Kesiapan peradilan agama dalam melaksanakan kewenangan perkara ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/puu-x/2012

Hadi, Erry Satria (2015) Kesiapan peradilan agama dalam melaksanakan kewenangan perkara ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/puu-x/2012. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (411kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut lah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum). Untuk itu benar-benar setara dengan tiga pengadilan lain misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Amanat konstitusi dalam pelimpahan kewenangan penuh tersebut tidak boleh dihianati; harus dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan (1) Pelaksanaan Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. (2) Kendala Peradilan Agama dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. (3) Upaya Peradilan Agama dalam Menyelesaiakan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Melalui Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 D Ayat 1 menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti di tegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis bagaimana Kesiapan Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Memperhatikan apa yang di tetapkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya No 93/PUU-X/2012 bahwa MK tidak membatalkan isi Pasal 55 UU No 21 tahun 2008, juga tidak membatalkan pasal yang di minta oleh pemohonan tetapi hanya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan undang undang dasar 1945 dan karenya penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, untuk masa pasca putusan kompetensi absoulute kewenangan menyelesaiakn sengketa perbankan syariah adalah pada peradilan agama. ENGLISH : The Constitutional Court through the decision number 93 / PUU-X / 2012 confirms that the explanation of Article 52 Paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. Elucidation of the article who have been the source of the emergence of dispute settlement option (choice of forum). For it is really the equivalent of three other court instance District Court, Administrative Court, and the Court Militer.Amanat constitution in the full delegation of authority should not be betrayed; must be accounted for. Therefore, the formulation of the problem in this research are: 1) How the Implementation of Islamic Economics Case in Religious Courts Before the existence of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012? 2). How Constraints Religious Courts in Implementing Authority of Islamic Economics Case Before the existence of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012? 3). How Efforts Religious Courts in resolving Case Islamic Economics Post Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012? The purpose of this paper is: 1). Case implementation of Islamic Economics at the Religious Prior existence of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 2). Religious Courts Constraints in Implementing Authority of Islamic Economics Case Before the existence of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 3). Religious Courts efforts in resolving Case Islamic Economics Post Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012. Descriptive research is research that is a troubleshooting procedure investigated by describing and develop systematic about how Readiness Religious Court Case In Implementing Authority of Islamic Economics Following the Ruling of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012. Pay attention to what is set by the constitutional court in its decision No. 93 / PUU-X / 2012 that the Court did not annul the contents of Article 55 of Law No. 21 of 2008, also does not invalidate the clause requested by petition, but simply stated explanation of Article 55 paragraph (2) contrary to the constitution in 1945 and the explanation would thus not have binding force. Thus, for the period after the verdict competence disputes menyelesaiakn absoulute authority of Islamic banking is the religious courts.

Actions (login required)

View Item