Pelaksanaan pencatatan nikah hubungannya dengan peran P3N di Kec. Ciparay Kab. Bandung pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N

Robbani, Muttabi Ridlwan Fathur (2018) Pelaksanaan pencatatan nikah hubungannya dengan peran P3N di Kec. Ciparay Kab. Bandung pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy

Abstract

Sebagian besar masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA kecamatan Ciparay mengurus berkas pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa, karena sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun setelah dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), kedudukan para P3N KUA Kecamatan Ciparay menjadi berubah, yakni menjadi tidak memiliki kedudukan sama sekali, sebab dengan keluarnya Instruksi tersebut keberadaan P3N KUA Kecamatan Ciparay secara otomatis tidak ada dan tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Ciparay. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N, mengetahui kedudukan P3N di Kecamatan Ciparay dalam pelaksanaan pencatatan nikah pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N, dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Ciparay lebih mempercayai P3N dalam administrasi dan pendaftaran pernikahan. Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibatasi dengan wilayah dan menyerahkan tugas urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak – hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau dokumentasi dan wawancara. Melalui Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan P3N, tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih membutuhkan keberadaan P3N dalam membantu urusan perkawinan.

Actions (login required)

View Item