Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 di tinjau dari siyasah qadhaiyah

Juliani, Devi (2018) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 di tinjau dari siyasah qadhaiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (403kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy

Abstract

Ketidak jelasan ketentuan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara menyebabkan munculnya beragam penafsiran. Ketidak jelasan ini dapat dilihat dari tidak adanya standar atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidaknya dalam konstitusi. Dalam amandemen UUD 1945, terdapat lembaga-lembaga yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, ada yang secara umum disebutkan wewenangnya dan ada yang tidak sama sekali. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Ketidak jelasan tersebut salah satunya yaitu terkait keberadaan KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017 2) Analisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 3) Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Penelitian ini bertitik tolak pada kerangka pemikiran bahwa salah satu ciri negara hukum yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Indonesia sendiri menganut adanya pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balance. Tidak jauh berbeda di dalam Ketatanegaraan Islam juga menunjukkan adanya pembagian tersebut yaitu kekuasaan eksekutif (Sulthah tanfiziyah), kekuasaan legislatif (Sulthah tasyri`iyah) dan kekuasaan kehakiman (Sulthah qadha`iyah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang berda diranah eksekutif yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Putusan tersebut bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kesamaan dalam hal tugas dan wewenangnya dengan wilayah al qadha dan wilayah al-mazalim, dimana wilayah al qadha dan wilayah al mazalim merupakan lembaga yang berada di ranah yudikatif (sulthah qadhaiyah).

Actions (login required)

View Item