Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : studi Kasus Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang

Rahman, Lia Amelia (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : studi Kasus Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (780kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks di Indonesia. Langkah pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan diatur dalam UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin. Di Kabupaten Karawang, kemiskinan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Agar kemiskinan disetiap daerah khususnya di desa dapat menurun, diperlukan dukungan dan kerja sama pihak masyarakat khususnya pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Menganalisis Implementasi UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang; 2. Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang; dan 3. Menganalisis kaitan UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemsikinan Perspektif Siyasah Dusturiyah Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah prinsip keadilan, persamaan, keseimbangan sosial, dan prinsip tanggung jawab Negara. Menurut teori, keberhasilan yang diinginkan oleh suatu Negara dapat terlaksana apabila memenuhi beberapa prinsip di atas. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Tekhnik penelusuran informasi dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara, ditambah bahan hukum primer yaitu, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal pendapat pakar hukum dan lain-lain Hasil penelitian, penulis menemukan bahwa 1. Implementasi UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara di Desa Pamekaran belum berjalan optimal; 2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pamekaran belum efektif, 3. ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, kaitan UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perspektif Siyasah Dusturiyah sudah menunjukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item