Implikasi hak recall partai politik terhadap hubungan antara kader dengan partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia

Rizal, Lutfi Fahrul (2016) Implikasi hak recall partai politik terhadap hubungan antara kader dengan partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (530kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (792kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (418kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, terutama Undang-Undang MD3 telah memberikan legitimasi kewenangan yang sentral dan kuat kepada partai politik, salah satunya adalah “hak recall”. Di satu sisi, hal tersebut memberikan sebuah harapan demi terwujudnya partai politik sebagai lembaga professional yang dapat memaksimalkan peran dan fungsinya secara efektif. Namun pada sisi lain tidak menutup kemungkinan akan menjadi ancaman, sehingga partai politik tidak lagi berpijak pada hakikat peran dan fungsi yang dimilikinya, dan mungkin juga akan terjadi penyimpangan kekuasaan (abuse of power) yang berlandaskan hawa nafsu kekuasan golongan atau sekelompok orang saja. Konsekuensi logis dari pelaksanaan demokrasi perwakilan ini adalah lahirnya partai politik sebagai media yang menjembatani antara wakil dengan yang diwakili. Maka partai politik disini memiliki peranan sentral yang mengharuskannya menjadi lembaga professional, terutama berhubungan dengan recall sebagai hak “kuat” yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Dan melalui cara memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui apa landasan dan bagaimana mekanisme pemberlakuan recall oleh partai politik; kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya pembelaan yang dapat dilakukan oleh anggota partai yang di-recall; dan ketiga, untuk mengetahui implikasi dari pemberlakuan hak recall tersebut oleh partai politik. Hasil dari penelitian ini, setidaknya dapat dirangkum ke dalam tiga poin, pertama, alasan dan pengaturan mekanisme recall secara normatif telah diatur oleh undang-undang, meskipun belum kompleks dan utuh. Namun, alasan dan pengaturan mekanisme recall yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang kepada internal partai politik banyak memunculkan perdebatan, karena di sinyalir terkesan tertutup dan politis; kedua, upaya pembelaan oleh anggota partai politik terhadap recall belum mendapatkan pengaturan yang pasti dan jelas, terutama upaya yang dapat ditempuh melalui peradilan, seperti peradilan TUN dan MK; ketiga, implikasi dari pelaksanaan recall ini sangat berdampak serius, baik itu pada aspek politis, yuridis maupun sosial. ENGLISH : Legislation relating to political parties, especially the Act MD3 has given legitimacy and a strong central authority to political parties, one of which is the "right of recall". On the one hand, it gives a hope for the creation of political parties as professional agencies to maximize the role and function effectively. But on the other hand will possibly be a threat, so that political parties are no longer grounded in the nature of its role and functions, and may also be irregularities power (abuse of power) which is based on lust of power class or group of people alone. The logical consequence of the implementation of representative democracy is the birth of a political party as a medium that bridges between representatives of the represented. Then the political parties here have a central role which required him to be a professional institution, particularly related to the recall as a right of "strong" has. The method used is the juridical normative and empirical jurisdiction. That approach to the problem by viewing, analyzing and interpreting things that theoretical principles concerning the legal form of conception, legislation, the view, the doctrine of the law and the legal system related. And through how to solve research problems by examining secondary data first and then followed by conducting research on primary data in the field. The purpose of this research is, first, to know what the foundation and how the enforcement mechanisms of recall by the political party; second, to know how to do advocacy efforts by party members in the recall; and third, to determine the implications of the enforcement of the recall by the political party. The results of this study, at least can be summarized into three points, first, the grounds and setting recall mechanism normatively regulated by law, though not complex and intact. However, the reason and the setting recall mechanism granted by law to the political party's internal debate raises many, because the annunciator impressed closed and politically; second, the defense effort by members of a political party to recall not get a clear and certain settings, particularly the effort that can be achieved through justice, such as the judiciary and the Constitutional Court TUN; third, the implications of the implementation of this recall very seriously affected, be it in the political, juridical and social.

Actions (login required)

View Item