Kajian Hukum Tentang Walk out dalam Sidang DPR ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia

Rivai, Acep Bahrul (2016) Kajian Hukum Tentang Walk out dalam Sidang DPR ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (659kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (426kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Walk out merupakan perbuatan sebagian anggota DPR yang tidak sepakat terhadap persidangan yang sedang dilaksanakan atau terhadap suatu aturan yang sedang diputuskan dalam rapat lalu melakukan tindakan dengan cara keluar dari ruang persidangan. Disisi lain DPR merupakan lembaga perwakilan politik yang merupakan wadah penyalur aspirasi rakyat sehingga wewenang yang dijalankan hak yang dipergunakan oleh DPR adalah cermin dari kehendak rakyat. Keberadaan DPR dimaksudkan sebagai lembaga yang harus merepresentasikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maka dengan melakukan walk out ketika persidangan secara tidak langsung memberikan kesan yang kurang baik bagi rakyat. Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana keberadaan walk out dalam ketatanegaraan Indonesia, dan apakah walk out merupakan hak anggota DPR dalam ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana konsekuensi yuridis walk out dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan walk out dalam ketatanegaraan Indonesia kemudian untuk menganalisis apakah walk out merupakan hak anggota DPR dalam ketatanegaraan Indonesia dan konsekuensi yuridis walk out dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan walk out dalam hukum ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari fenomena penyelenggaraan negara yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi namun walk out secara aturan tertulis tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi pada prakteknya walk out ada dan sering kali walk out dilakukan oleh sebagian anggota DPR, manakala terjadi perbedaan pendapat dalam persidangan yang tidak mencapai kesepakatan maka walk out menjadi salah salah satu bentuk mempertahankan pendapatnya. Tindakan walk out merupakan penafsiran lebih luas mengenai hak anggota DPR dalam persidangan sebagai perwujudan dalam melaksanakan haknya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Pasal 80 poin (c) menyampaikan usul dan pendapat. Konsekuensi yuridis dari walk out yaitu pertama, walk out dapat mempengaruhi terhadap tidak cukupnya kuorum untuk memutuskan suatu peraturan yang sedang dibahas sehingga kemungkinan peraturan itu tidak dapat diputuskan. Kedua, anggota DPR yang melakukan walk out tidak dapat mempengaruhi terhadap hasil keputusan dipersidangan ketika kuorum telah mencukupi. ENGLISH : Walk out is an act of some members of Parliament who do not agree to the trial currently underway or against a rule that was decided in a meeting and act in a way out of the courtroom. On the other hand the Parliament is an institution of political representation which is a container dealer so that the aspirations of the people who run the right authority used by the Parliament is a reflection of the will of the people. The existence of the House of Representatives intended as an institution that should represent the people's interests above personal or group interests. So by doing a walk-out when the proceedings are not directly give the impression that is not good for the people. Under the background of the problem, namely how the existence formulated walk out in the Indonesian state administration, and whether to walk out the constitutional rights of individual members in Indonesia and how the juridical consequences walk out in the Indonesian state administration. This study aims to determine the existence of constitutional walk out in Indonesia and then to analyze whether the walk out is the right of members of Parliament in the Indonesian constitutional and juridical consequences walk out in the Indonesian state administration. This study uses normative juridical research method, that is by researching library materials or secondary data including primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Then the data is analyzed by juridical qualitative, meaning without using the formula but is presented in narrative form and concept. The results showed that the presence of a walk out in the constitutional law Indonesia is part of the state administration phenomenon occurred in Indonesia as a country that adheres to the democratic system but in practice walk out there and often walk out done by some members of Parliament, when there dissent in court then there is no way the resolution then walk out into alternative opinion. Action walk out a broader interpretation of the rights of parliamentarians in the trial as the embodiment in implementing the rights contained in the law number 17 of 2014 on people’s consultative assembly parliaments of regional council article 80 points c submit proposals and opinions. Juridical consequences of that first walk out, walk out may affect the insufficient quorum to decide on a regulation that is being discussed so that the rules can not be passed. Secondly, legislators walked out can not affect the result in court decisions when the quorum was sufficient.

Actions (login required)

View Item