Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Maulana F., Asep Ginanjar (2017) Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (534kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (444kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Rekrutmen Politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di era reformasi saat ini, Peraturan perundang-undangan memberikan ruang kepada partai politik untuk berperan aktif dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satu bentuk agregasi dan partisipasi partai politik adalah mencetak calon pemimpin tersebut melalui fungsi rekrutmen politik. Dengan sistem rekrutmen yang terbuka maka masyarakat akan dapat memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik serta berakhlak mulia dan memiliki tujuan yang baik. Namun, terdapat banyak sekali permasalahan dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh partai politik, misalnya dewasa ini banyak sekali selebritis dan tokoh masyarakat yang dirangkul oleh partai-partai politik tanpa melihat aspek pengetahuan dan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dengan dunia politik. Akibatnya kerap kali dilupakan perlunya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik serta faktor-faktornya yang berupa faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian di lapangan dan kepustakaan. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, yakni data yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1).Pelaksanaan rekrutmen partai politik anggota partai DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dilaksanakan dengan tiga cara yakni sosialisasi, bakti sosial dan aspirasi. Akan tetapi belum berjalan secara baik khususnya dalam hal kaderisasi dan partai cenderung aji mumpung. 2).Faktor pendukung rekrutmen partai politik antara lain: figur dan pemilih atau konstituen yang masih tradisional. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: keterbatasan dana, sumber daya manusia dan minimnya inovasi yang dilakukan oleh partai. 3).Mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik dalam Undang-Undang belum secara komprehensif dan terperinci sehingga partai politik terkesan tertutup dan bersifat pragmatis. ENGLISH: Recruitment political system of government democracy in the recent reforms, the legislation gives space to political parties to active and role in the government system of Indonesia. One form of aggregation of political party to be a leader was through their political recruitment. In the system recruitment open, the citizen be able to choose a leader who has capacity and integrity well as pleaseth high and has a very good goal. But, there are problems in the process of done by political party, for example today a lot of celebrity and community leaders who dirangkul by political parties without seeing the knowledge and their abilities, especially with regard to politics. As a result, often forgotten be needed forming of cadres system in the political party body. Writing aims to understand how it political recruitment conducted by DPW PPP of west java and DPD PDI Perjuangan of west java connected with ordinance number 2 years 2011 about political parties and supporting of factors and the cumber and the efforts made in the constraints. This research included in the kind of research with descriptive analytical method approach yuridis-empiris. Database is done by using research in the field and the literature available. The kind of data of this research is qualitative, namely the data relating to the implementation mechanism recruitment political DPW PPP of West Java and DPD PDI Perjuangan of West Java. The results showed that: 1).Implementation of recruitment political parties party members DPW PPP of West Java and DPD PDI Perjuangan of west java there are in the three ways, that is socialization, Social and aspirations. But has not been properly particularly in terms forming of cadres and opportunist. 2).Supporting factors recruitment political parties include: figure and many communities still traditional. While the cumberers among other factors: Limited money, human resources and lack of innovation done by party. 3). The implementation mechanism political recruitment has governed by ordinance not comprehensively and detailed. As a result political parties impressed closed and tend to pragmatic.

Actions (login required)

View Item