Implementasi pengawasan terhadap orang asing dihubungkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi kasus di kantor imigrasi kelas 1 Bandung)

Sumitra, Dadang (2017) Implementasi pengawasan terhadap orang asing dihubungkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi kasus di kantor imigrasi kelas 1 Bandung). Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (566kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Download (424kB) | Preview

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju negara hukum dengan berbagai alasan.1 Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum. Pengawasan orang asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat. maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dilakukan dengan cara: Pertama, Pengawasan dengan Aplikasi sistem e-Office dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kedua, Pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan operasi lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan. Ketiga, pengawasan dibawah koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Perlu diupayakan untuk lebih dilakukan penguatan terhadap pengawasan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak hanya mengedepankan pendekatan kemanfaatan secara ekonomi tetapi juga harus mengedepankan keseimbangan dengan pendekatan security approach atau pendekatan keamanan dengan berlandaskan pentingnya kedaulatan negara. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan intensitas pengawasan lapangan juga sebagai rangkaian kegiatan pengawasan yang holistik atau menyeluruh ke semua aspek. Pengawasan orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut: Harus menambah sumber daya manusia (SDM) bidang pengawasan; Harus lebih meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait dalam Tim PORA; Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap waspada dengan kehadiran orang asing.

Actions (login required)

View Item