Model perwakilan politik di Indonesia: Studi perbandingan dengan sistem perwakilan politik di negara-negara lain

Rasyid, Fauzan Ali (2012) Model perwakilan politik di Indonesia: Studi perbandingan dengan sistem perwakilan politik di negara-negara lain. Project Report. LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.

Preview

Text model perwakilan politik di indonesia-1.pdf Download (890kB) | Preview

Abstract

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali di era reformasi. Amandemen dilakukan sebagai jawaban atas berbagai tuntutan dan desakan beberapa pihak untuk melakukan perubahan sistem politik Indonesia. Tuntutan tersebut berdasarkan pada fenomena politik. Langkah perubahan terlebih dahulu dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang berefek pada perubahan sistem kelembagaan perwakilan politik terutama lembaga perwakilan rakyat yakni MPR RI. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah perubahan lembaga perwakilan politik di Indonesia. Untuk lebih jelas diungkap melalui pertanyaan penelitian antara lain: 1) Apa saja yang melandasi diperlukannya perubahan kelembagaan perwakilan Politik? 2) Model sistem perwakilan politik yang bagaimana yang dikehendaki dari hasil amandemen? Kelembagaan perwakilan politik sebelum amandemen terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan dan unsur tambahan dari partai politik. Pasca amandemen UUD 1945 tahun 2002, MPR terdiri dari dua lembaga yakni DPR dan DPD. MPR terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD tetapi MPR pun tetap memiliki kamar tersendiri dengan kewenangan tersendiri, sebenarnya keparlemanan Indonesia menjadi 3 kamar. Ketika MPR bersidang pun bukan menjadi joint session tetapi hanya sidang bersama anggota MPR. Selain itu, DPD sebagai lembaga legislatif tetapi tidak memiliki kewenangan legislasi, maka sistem keparlemenan Indonesia lebih menggunakan sistem bikameralisme lunak (weak bicameralisme or soft bicameralisme).

Actions (login required)

View Item