Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Jaya, Indra Budi (2017) Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (572kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (460kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda pemudi merupakan kekuatan moral,kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran,karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Guna memenuhi harapan tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009Tentang Kepemudaan hadir dalam rangka memperkuat posisi dan kesempatankepada setiap warga Negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan jaminanperlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktifitas kepemudaan danorganisasi kepemudaan. Namun pada penerapannya masih belum dilaksanakan secara efektif dan konsisten oleh Organisasi Kepemudaan dalam hal ini perihalKriteria pemuda seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria atau definisi pemuda pemudisecara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,mengetahui konsistensi penerapan hukum undang-undang kepemudaan terhadap pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat dan konsekuensi hukumterhadap penerapan hukum kriteria Pemuda di kalangan Organisasi kepemudaan.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis normatif yaitupenelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier denganpendekatan Studi komparatif dan sinkronisasi Hukum Horizontal dan Vertikal.Penulisan Tesis ini menggunakan Kerangka teoritis yaitu Teori Negara Hukum, Teori Hukum dan Pembangunan, Teori Efektifitas Hukum dan Teori FiksiHukum. Sedangkan Kerangka konseptualnya adalah peraturan perundangundangandalam sistem hukum, undang-undang, Pemuda, Kepemudaan danOrganisasi kepemudaan Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) mengenaicriteria pemuda dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009Tentang Kepemudaan dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan kepemudaan, namun dalam konsistensi penarapanhukumnya belum dilaksanakan secara efektif dan parsial, sehinggakonsekuensinya setiap perbuatan berpotensi menjadi perbuatan melawan hukumdan menghilangkan hak pemuda dan organisasasi kepemudaan terhadappelayanan kepemudaan baik sarana maupun prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. ENGLISH : In the process of nation building, young men are moral strength, social control,and agent of change as the embodiment of its function, role, characteristic, and strategic position in national development. In order to meet this expectation, LawNumber 40 Year 2009 on Youth is present to strengthen the positions andopportunities of every citizen aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years to develop thepotential, capacity, self-actualization, and ideals . As such, the law is intended toprovide assurance of protection and legal certainty for the existence and activities of youth and youth organizations. However, the application has not beenimplemented effectively and consistently by the Youth Organization in this caseconcerning Youth Criteria as stated in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40Year 2009 on Youth. This study aims to determine the criteria or definition of youth youth inaccordance with prevailing laws and regulations, to know consistency of theapplication of youth law law to youth and Youth Organization in West Java and legal consequences to the application of Youth law criteria among youthorganizations. This research is conducted by using the normative juridical method that isresearch on the laws and regulations relating to the object of research on Primary,Secondary and Tertiary legal materials with Comparative Study approach and Horizontal and Vertical Law synchronization.The thesis uses theoretical framework of State Law Theory, Theory of Law and Development, Theory of Law Effectiveness and Legal Fiction Theory. While theconceptual framework is the legislation in the legal system, laws, Youth, Youthand Youth organizations. The results showed that the implementation of Article 1 paragraph 1 regardingyouth criteria implemented according to Law No. 40 of 2009 on and LocalRegulation of West Java Province No. 8 of 2016 on Youth Services, but inconsistency of the law has not been implemented effectively and partially, so theconsequences Any potential deeds to be unlawful and eliminate youth rights andyouth organization to youth services both facilities and infrastructure provided bythe local government.

Actions (login required)

View Item