Analisis penetapan Pengadilan Agama Subang omor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg. tentang itsbat nikah di bawah umur

Labib, R. Dzihni Jawahir (2018) Analisis penetapan Pengadilan Agama Subang omor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg. tentang itsbat nikah di bawah umur. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy

Abstract

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Subang dalam penetapannya Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg., bahwa Para Pemohon dahulu menikah berdasarkan syariat agama Islam namun ternyata tidak dicatat oleh KUA atau PPN dikarenakan kurangnya umur mempelai wanita pada saat itu yang masih berusia 15 tahun 11 bulan, namun setelah perkawinan tersebut berlangsung selama 2 tahun dan menghasilkan 1 orang anak yang ternyata tidak bisa memiliki akta lahir dikarenakan perkawinan antara Ibu dan Ayahnya tidak tercatat maka Para Pemohon bermaksud mengajukan itsbat atas perkawinannya. Hasil dalam penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg., permohonan itsbat sebagaimana penjelasan diatas dikabulkan, padahal berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, serta metode penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam batasan usia perkawinan, sehingga menimbulkan banyak tafsir (multi tafsir) dalam pengamalannya. Faktor kemaslahatan yang terdapat dalam metode ijtihad maslahah mursalah, masih mengundang pertanyaan seputar kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam penetapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah penetapannya itu sendiri sebagai data primer dan sumber-sumber lain yang berupa buku-buku penunjang, jurnal dan penunjang lainnya sebagai data sekunder. Penelitian ini pun menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara kepada responden yang berkaitan sumber data dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang menggunakan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitupun pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. (2) Sesuai pertimbangan hukum penetapannya, bahwasanya batasan usia perkawinan dalam perundang-undangan bukan merupakan sesuatu yang bersifat temporer, dibuktikan dengan harus adanya izin dari orang tua atau dispensasi Pengadilan Agama, dalam hal ini tentu saja kematangan mental dan fisik yang nyata dari calon mempelai harus diperhatikan. (3) Metode penemuan hukum yang di gunakan, menggunakan metode interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa) dengan merujuk pada metode tasyri’iyyah dalam penggalian makna filosofis dari suatu Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item