Implementasi keputusan Bupati Garut nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 tentang penetapan lokasi sementara bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Garut Kota

Maryudin, Yogi (2018) Implementasi keputusan Bupati Garut nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 tentang penetapan lokasi sementara bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Garut Kota. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berangkat dari masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan biasanya menimbulkan masalah seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen sebagai penyewa pasar yang dilindungi oleh undang-undang. Namun karena biaya sewanya yang mahal, membuat para pedagang lebih memilih sarana umum yang murah bahkan gratis. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pengangguran dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga pilihan satu satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan yaitu dengan berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima. Landasan pemikiran dari penelitian ini yaitu mengkaji Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota dalam teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih ditekankan pada reasisaasi kebijakan serta hubungan dengan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan memuat enam variabel yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode studi analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Adapun metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota yang dilakukan oleh agen pelaksana teknis yakni Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya belum maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena masih memiliki kekurangan dalam pemanfaatan sumber daya, lingkungan ekternal dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut sehingga menghambat sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Actions (login required)

View Item