Penyempitan hukum terhadap Pasal 159 R.Bg pada putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016 mengenai kompetentensi relatif dalam perkara harta bersama benda tidak bergerak yang tergugatnya tidak diketahui

Syifa, Hani Nur (2018) Penyempitan hukum terhadap Pasal 159 R.Bg pada putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016 mengenai kompetentensi relatif dalam perkara harta bersama benda tidak bergerak yang tergugatnya tidak diketahui. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Amar putusan hakim yang merupakan Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadili gugatan penggugat tetapi dalm gugatan tersebut tepatnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pasla 159 RBG yang menyatakan “Bahwa selam tidak ada eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak boleh menyatakan tidak berwenang.” Putusan Hakim No.0076/Pdt.G/2016perkara Harta Bersama yang ditolak oleh Pengadilan Agmaa Badung dengan dalih bahwa gugtan tersebut bukan kewenangann relatif Pengadilan Agama Badung karena Majelis Hakim bertitik tolak pada Pasal 142 ayat (5) RBG yang pada akhirnya gugatan tersebut ditolak karna hakim menyempitkan tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Duduk Perkara Putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg.(3)Analisis Yuridis terhadap putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg. Peneliti menggunakan metode isi (content analysis). Putusan PA badung, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi naskah, dokumentasi (kepustakaan) dan wawancara. Sedangkan analisis digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan yang penulis teliti, duduk perkara putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg Permohonan harta bersama. Penggugat meminta hak sepenuhnya atas kepemilikan harta bersama dengan tujuan demi kebutuhan hidup bersam anaknya yang bernama Rafifa Hasna Athallah. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perkara harta bersam adalah karena Pengadilan Agama Badung tidak berwenang ats gugatn perkara harta bersama itu, Pasal 142 ayat (5) yang menjadi acuan Majelis Hakim serta menyempitkan Pasal 159 RBG yang pada akhirnya di amar putusan hakim tidak mengabulkan gugtan penggugat. Analisis yuridis terhadap aspek pertimbangan hakim dalam putusan No.0076/Pdt.G/2016/PA.Bdg dalm perkara harta bersama yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya, yaitu bahwa dalam hukum acara perdata seharusnya hakim tidak menyimpatkan pasal 159 RBG karena sifat dari hukum acara perdata sendiri adalah mengikat dan memaksa, jadi harus tunduk dan patuh apalagi sudah sangat jelas di dalam putusan tersebut bahwa penggugat sudah dipanggil secara patut dan sah, dengan ketentuan pasal 718 ayat 3 RBG maka peneliti bersefekulasi, seharusnya putusan ini diputus secara verstek. ENGLISH: The verdict of the judge who is the Badung Religious Court is not authorized to try the plaintiff's claim but in the lawsuit it is precisely in the judgment of the Judge Pasla 159 that the RBG states "that there is no exception from the defendant regarding relative authority, the Panel of Judges may not declare unauthorized." Judge Decision No.0076 / Pdt.G / 2016 Joint Treasury Court which was rejected by the Agmaa Badung Court under the pretext that the group was not the relative authority of the Badung Religious Court because the Panel of Judges was based on Article 142 paragraph (5) of the RBG which was eventually rejected because the constricting judge does not move in the event the defendant is not known where he lives. This study aims to find out: (1) Sitting the Case of the Bandung PA Decision No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. (2) Basic consideration of the judge in the decision No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. (3) Juridical analysis of decisions No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bdg. The researcher used the content method. Badung PA decision, while the data collection techniques in this study were carried out by way of script studies, documentation (literature) and interviews. While the analysis is used using qualitative analysis. It can be concluded that in the verdict that the author has examined, the decision case is No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA.Bg Application for joint assets. The Plaintiff requested full rights to property ownership together with the aim of fulfilling the needs of his son Rafifa Hasna Athallah. The judges' legal considerations in rejecting property claims are because the Badung Religious Court has no authority over the case of joint property, Article 142 paragraph (5) which is the reference of the Panel of Judges and narrows Article 159 of the RBG which is finally granted the judge's decision not to grant the plaintiff's claim . Juridical analysis of aspects of judges' consideration in verdict No.0076 / Pdt.G / 2016 / PA. Where property cases together with the defendant are unknown where they live, namely that in civil procedural law judges should not implicate article 159 RBG due to the nature of procedural law civil law is binding and compelling, so it must be submissive and obedient especially when it is very clear in the ruling that the plaintiff has been properly and legally summoned, with the provisions of article 718 paragraph 3 of the RBG, the researchers speculate, this decision should be decided verstek.

Actions (login required)

View Item