Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada tahun 2018

Rosadi, Ujang (2019) Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada tahun 2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (808kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018. Pemilu adalah pengaplikasian dari proses demokrasi. Salah satu tolak ukur demokratisnya suatu wilayah dapat diukur dengan pemilu termasuk di wilayah kab. Bandung Barat. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain. Bagaimana Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018? Dan apakah faktor pendukung dan penghambat KPU Kab. Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018?. Dalam Islam memilih seorang pemimpin adalah wajib, akan tetapi mengenai proses dan tatacara pengangkatan pemimpin tidak bersifat kaku dalam arti dapat disesuaikan dengan musyawarah dan mufakat. Pemilukada merupakan kesepakatan berupa undang-undang dalam hal menentukan kepala daerah. KPUD kab. Bandung Barat sebagai unit dari lembaga pelaksana pemilu mengelarkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pemilu. Adapun dalam Islam pemilihan pemimpin termasuk ruanglingkup Siyasah dusturiyah yang memiliki prinsip (Syuraa). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018. Hasil penelitian menggambarkan Kebijakan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakat (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan tv (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Kebijakan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan KPUD kab. Bandung Barat adalah telah sesuai dengan prinsip Syuraa yaitu dengan melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi meskipun dalam hasilnya masih terdapat golput sebesar 23,1%.

Actions (login required)

View Item