Analisis implementasi Kebijakan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD tentang penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Majalengka

Nurzaman, Enzam (2018) Analisis implementasi Kebijakan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD tentang penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Majalengka. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK+ABSTRAC.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I REvisi fiks.pdf Download (122kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II revisi.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III revisi.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Nilai jual objek pajak merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan harga tanah disuatu daerah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Majalengka merasa perlu mengeluarkan suatu produk kebijakan yang dapat melindungi hak-hak masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi dan juga bagaimana cara pemerintah mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementasi Edward III yang terdiri dari Variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan atau mendeskrisikan bagaimana proses pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka yang kemudian dianalisi dengan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan masalah dalam implementasi Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka. Masalah yang ditemukan adanya komunikasi dan koordinasi antara aparatur desan, kecamatan dan Badan keuangan dan Arset Daerah (BKAD) yang menyebabkan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tidak maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut BKAD menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terkain kebijakan tersebut. ENGLISH: Sales value of taxable object is the important thing in determining the value of land in some areas. Therefore, Majalengka’s district government is need to publish a policy that can protect the rights of society. The purpose of this research are to know the process of implementation of Regent Decree Number: 973/KEP.306-DPKADby Office for Regional Finance and Assets in Majalengka and to know what are the barrier faced and how the government overcome those barrier. This research uses the theory of implementation method of Edward III which consist of Variable Communication, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure. This research uses descriptive method. It describes how the process of implementation of Regent DecreeNumber: 973/KEP.306-DPKADAbout Determination of Sales Value of Taxable Object (NJOP) Land and Building Rural and Urban Areas in Majalengka. Then, it analyzed used SWOT. This method uses qualitative approach and technique of collecting data by interview. The result of this research shows that it is found the problem in the implementation of Regent Decree Number: 973/KEP.306-DPKADAbout Determination of Sales Value of Taxable Object (NJOP) Land and Building Rural and Urban Areas in Majalengka. There are found the communication and coordination between village and sub-district apparatus and Office for Regional Finance and Assets(BKAD) which cause the information is not properly conveyed to society as in line as expectation. To overcome those problems, BKAD prepares the tool of complaint for who are want to submit the policy.

Actions (login required)

View Item