Legal standing wali adhal atas pengajuan kasasi terhadap perkara nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung

Lestari, Oktafia (2019) Legal standing wali adhal atas pengajuan kasasi terhadap perkara nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (695kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam sebuah perkawinan terdapat KHI pasal 19 s.d pasal 23 dan pasal 18 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.Wali nikah ada kalanya tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dikarenakan alasan tertentu disebut wali adhal (enggan), seperti perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg. Payung hukum adanya permohonan penetapan wali adhal terdapat di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007. Pada halaman 134 disebutkan, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Proses terjadinya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di PA Bandung tentang penetapan wali adhal, 2) Pandangan MA atas pengajuan kasasi perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg kaitannya dengan pembatalan wali adhal, 3) Upaya hukum wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak pada keputusan Ketua MA No. KMA/032//SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama halaman 139, bahwa orang tua atau wali nasab tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bandung perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Perkara Nomor 0429/Pdt,P/2017/PA.Badg terjadi karena ayah Pemohon enggan (adhal) menikahkan anaknya tanpa alasan yang syar’i dan tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan, 2) MA dalam kasasinya mengatakan bahwa Pemohon kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk membatalkan penetapan PA Bandung, dengan alasan bukan pihak yang berperkara, 3) Langkah yang seharusnya dilakukan oleh wali nasab adalah pencegahan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan dan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut sudah dilaksanakan. Sesuai dengan KMA, dan dijelaskan dalam UUP dan KHI.

Actions (login required)

View Item