Sanksi tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Pidana Islam: Analisis putusan mahkamah agung nomor1136 k/pidsus/2012

Surasa, Ais (2019) Sanksi tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Pidana Islam: Analisis putusan mahkamah agung nomor1136 k/pidsus/2012. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (633kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy

Abstract

Berawal dari putusan Mahkamah Agung yang menolak peradilan tingkat kasasi yang diajukan oleh Terdakwa H. Bachrul ulum bin H. Bonjan terkait dengan Gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana satu (1) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,00- serta uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,00- disita dan menjadi milik negara. Hukuman yang diterima terdakwa lebih ringan dari tuntunan jaksa yang mulanya di tuntu dengan satu (1) tahun enam (6) bulan penjara serta denda Rp.50.000.000,00-. Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi menurut Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012. 2. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi antara Putusan Mahkamah Agung No.1136 K/PID.SUS/2012 dengan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mengedepankan bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara baik diperadilan tingkat pertama sampai pada tingkat peradilan yang paling tinggi, maka dari itu dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hal ini sebuah putusan di tingkat Mahkamah Agung dan relevansi sanksi tindak pidana gratifikasi dalam putusan Mahkamah Agung serta dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode content analysis kasus, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative. Dengan perpaduan fiqh jinayah sebagai data pendukung keilmuan terhadap tindak pidana gratifikasi dalam undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung ini dalam menolak tingkat Kasasi yang diajukan terdakwa H. Bachrul Ulum bin H. Bonjan karena pada tingkat kasasi ini Mahkamah Agung berpegang pada pokok kejadian perkara, dimana perkara tersebut benar terjadi adanya dan terdakwa dinyatakan bersalah. Mahkamah Agung dalam mempertimbangan putusan ini mengenal dengan metode analisis secara yuridis dalam berbagai asfek yang menyangkut semua fakta, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh terdakwa, serta semua hal yang menjadi bukti dalam persidangan. Relevansi Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Pidana Islam adalah ketentuan besarnya nilai gratifikasi dalam Hukum pidana Islam tidak terdapat batasannya, hal tersebut dikarenakan baik besar ataupun kecil selama hadiah tersebut mengandung unsur kemaksiatan maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai suap yang dikenai sanksi ta’zir. Relevansi Bentuk sanksi tindak pidana (jarimah) gratifikasi di dalam hukum Islam ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam menentukan bentuk sanksinya.

Actions (login required)

View Item