Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengaturan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Gunawan, R. Rezza Dwi Purnama (2019) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengaturan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (435kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (927kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pasal 8 PP No. 48/2005, sebenarnya Pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat Non PNS seperti honorer, namun karena kurangnya PNS, sehingga dibutuhkanya bantuan dari pegawai Non PNS, tetapi belum bisa diangkat karena tidak adanya landasan hukum. Karena kebutuhan Non PNS semakin banyak maka Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dan pedoman pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peraturan Bupati menempatkan Landasan Yuridis dalam mengangkat Pegawai Non PNS, kemudian Bagaimana Implikasi Pengklasifikasian Pegawai dalam Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2018, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Pegawai Non PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2018. Penulisan ini dilandasi oleh kerangka pemikiran bahwa dalam pengadaan pegawai Non PNS haruslah memiliki landasan yuridis yang jelas serta peraturan tersebut harus lah mengatur tentang tata cara pengangkatan serta hak dan kewajiban Pegawai Non PNS. Berdasarkan teori Al-Mawardi seseorang dianggap sah sebagai pegawai bila telah memenuhi aspek-aspek kepegawaian. Pada penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yuridis normatif yakni memaparkan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan pegawai Non PNS dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2018. Adapun langkah-langkah penelitianya dengan menganalisis serta menafsirkan data sesuai dengan kebutuhan yaitu data-data mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan pegawai Non PNS dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018 yang telah dikumpulkan. Melalui data-data yang diperoleh, maka hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) Berdasarkan kewenangan Otonomi Daerah pada Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 serta kewenangan diskresi pada UU No. 30 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berhak untuk menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018, (ii) Pengklasifikasian pegawai dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2018 berimplikasi kepada pengaturan tata cara pengangkatan, serta hak dan kewajiban pegawai, dimana pengklasifikasian tersebut menyebabkan berbedanya sistem pengangkatan serta honorarium yang diterima oleh pegawai., (iii) Pengaturan tentang pengadaan Non PNS merupakan bagian dari upaya melaksankan fungsi Negara untuk melayani dan mengarahkan masyarakat dalam Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah, pengaturan Non PNS dalam Peraturan Bupati No 16 Tahun 2018 memiliki perbedaan dalam cara pengangkatan dan memiliki kesamaan asas tanggung jawab kinerja (al-masuliyah) antara teori Siyasah Dusturiyah dengan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2018.

Actions (login required)

View Item