Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian aliran listrik negara dalam pasal 51 ayat 3 uu no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Nurdin, Aceng (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian aliran listrik negara dalam pasal 51 ayat 3 uu no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (574kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (904kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Pencurian listrik terjadi karena semakin sulitnya perekonomian yang berimbas kepada masyarakat yang menekan biaya operasi dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga sehinga masyarakat menyiasati dengan melakukan pencurian aliran listrik yang menjadi kebutuhan mereka walaupun beresiko tinggi. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk engetahui sanksi bagi pelaku pencurian aliran listrik Negara. (2) Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik Negara. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis sebagai berikut, bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Kaidah, dan Ijma yang tidak terlepas dari kajian Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pencurian aliran listrik Negara. Pencurian yang berhubungan dengan benda tidak berwujud (aliran listrik) dalam penjatuhan sanki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap literatur tentang penelitian ini, yaitu dengan cara memberikan gambaran mengenai sanksi tindak pidana pencurian aliran listrik Negara. Dengan meneliti mulai dari unsur-unsur dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik Negara. Berdasarkan penelitian dan pembahasan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik Negara dapat disumpulkan: (1) Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP, tetapi untuk tindak pidana pencurian aliran listrik Negara tidak digunakan untuk penjatuhan sanksi menurut pasal tersebut tetapi menggunakan pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan karena dalam suatu hukum terdapat suatu asas yaitu “lex specialis derogat legi generalis” hal ini berarti aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. (2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik Negara harus terpenuhinya unsur-unsur yang sebagai mana usur terdapat unsur subyektif dan usnur obyektif. Menurut Hukum Pidana Islam sanki pencurian yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukuman pokok nya adalah hukuman potong tangan, tetapi dalam pencurian aliran listrik Negara ini tidak bisa dilakukan hukuman potong tangan tetapi dengan hukuman pengganti yang menggantikan hukuman pokok yaitu hukuman potong tangan, karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Karena adanya unsur pencurian yang tidak terpenuhi dalam pencurian aliran listrik Negara tersebut, maka dari itu hukumnya penggantinya adalah dengan hukuman Ta’zir.

Actions (login required)

View Item