Tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Wardana, Wisnu (2016) Tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4.BAB I.pdf Download (503kB) | Preview
	Text (BAB II) 5.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text (BAB III) 6.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

komunitas lewat dunia maya menggunakan Smartphone. Oleh karena itu untuk dapat berlangganan mobile internet pada penyedia jasa internet khususnya Provider XL terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan klausula baku yang dibuat dan dicantumkan oleh pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha sebagai pihak yang membuat klausula baku tersebut memperkirakan apabila terjadi suatu masalah maka dalam klausula baku tersebut telah dipersiapkan syarat-syarat khusus untuk menghindari diri dari beban tanggung jawab, hak untuk melakukan perubahan sepihak untuk menghindari tuntutan/gugatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana klausula baku yang tercantum pada syarat dan ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Konsep kerangka pemikiran ini berdasarkan kepada teori Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah sebagai alat perekayasa sosial (law as a tool of social engeneering) teori ini kemudian di modifikasi oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat, UUD 1945 Pasal 28F, KUHPerdata Pasal 1320, 1337, dan 1365 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, 18, UU no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan . Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa BAB II Pasal 2, 3, 4. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dengan pengumpulan data kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab serta tunduknya konsumen kepada aturan baru masih belum tercapai, dalam hal ini BPSk selaku Badan Pengawasan tidak mampu mengawasi secara menyeluruh akibat terbentur masalah anggaran yang sedikit, di lain pihak baik itu konsumen dan pelaku usaha tidak menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Actions (login required)

View Item