Pelaksaan peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang larangan minuman keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Hikmawati, Tika (2019) Pelaksaan peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang larangan minuman keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (594kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Garut sangat memperhatikan dan melindungi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dalam pengendalian minuman keras (beralkohol). Sebagai wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang berdasarkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bahaya minuman keras juga upaya melindungi generasi muda menjadi peminum pemula. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah larangan minuman keras di Kabupaten Garut, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pelaksanaan perda serta bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penulisan dilandasi oleh kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan Perda Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 berdasarkan teori pelaksanaan hukum menurut Sudikno Mertokusumo pelaksanaan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan memenuhi tiga aspek yaitu kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analisis. Sumber data dari Satpol PP, DPRD, Polres Garut dan Pemda Garut. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang, Perda, Permendag, buku-buku dan tulisan ilmiah berkaitan dengan objek penelitian serta dalam tekhnik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras sudah berjalan namun belum efektif jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Faktor penghambat pelaksanaan perda ini adalah lemahnya sanksi, tumpang tindih peraturan, semakin canggih nya model transaksi. Pemerintah telah berupaya dengan melakukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, mengadakan sosialisasi, menguatkan sumber daya tim pembina, pengawas, dan penegak hukumnya. Berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah, di dalam pelaksanaan produk hukum, penerapan perda oleh pemerintah merupakan bentuk kekuasaan dalam melahirkan kemaslahatan dengan semangat melindungi masyarakat (hifzh al-ummah) dari dampak minuman keras (beralkohol) terhadap kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.

Actions (login required)

View Item