Pemeliharaan hak politik warga negara kaitanya dengan syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada: Studi kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Yunengsih, Karsih (2017) Pemeliharaan hak politik warga negara kaitanya dengan syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada: Studi kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (651kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pilkada merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik rakyat, untuk ikut serta dalam menjatuhkan pilihanya menentukan pemimpin daerah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yaitu salah satunya dalam upaya memilih wakil pemimpin daerah. Pada 9 Desember 2015 lalu dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh daerah di Indonesia termasuk di desa Cimekar yaitu dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bandung, namun 185 warga desa Cimekar tidak melaksanakan hak politiknya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Warga negara yang akan memilih wakil pemimpin lewat pemilu ditentukan pula persyaratanya sehingga ia bebas menggunakan hak politiknya berupa hak pilih yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, disamping itu diperlukan pemeliharaan hak politik itu sendiri secara administratif baik itu oleh warga masyarakat bahkan oleh badan penyelenggara dalam pemilu agar terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) sebagai calon pemilih. Sehingga hak politik itu dapat terjaga terpenuhi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui mengapa ada warga Desa Cimekar yang tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015; Kedua, untuk mengetahui pemeliharaan hak politik secara administratrif bagi warga negara untuk memenuhi hak memilih; Ketiaga, Solusi bagi warga Desa Cimekar untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada 2015. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pola kebijakan pemerintah mengatur dan membicarakan bagaimana pemerintah mengatur soal-soal kepeminpinan (hakikat, kewajiban, tujuan dan hak) dan rakayat (status, kewajiban dan hak-haknya) yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan sehingga memenuhi hajat hidup warga negara yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa data dan isi data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah : pertama, alasan warga desa Cimekar tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015 karena tidak terdaftar dalam DPT yang disebabkan oleh adanya kelalaian petugas di tingkat desa, sosialisasi badan penyelenggara tidak maksimal dan faktor jarak; Kedua, pemeliharaan hak politik secara admnistratif bagi warga negara untuk memiliki hak memilih dalam pilkada tidak hanya dipelihara oleh warga negra itu sendiri akan tetapi bersama-sama dengan badan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan saling menghormati tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing; Ketiga, solusi bagi warga Desa Cimekar agar memenuhi hak memilih dalam pilkada, yaitu dapat dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu di tingkat desa dengan memberikan arahan dan sosialisasi dengan baik pada hari pemilihan, bahwa mereka masih dapat menggunakan hak memilihnya dengan membawa KTP/KK, Paspor dan atau Identitas lainya pada hari pemilihan.

Actions (login required)

View Item