Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendaian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung dalam tinjuan Siyasah Dusturiyah

Suhandaning, Mesa (2019) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendaian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung dalam tinjuan Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_caver.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (210kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu langkah yang tepat bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan resapan air. Adanya ketidak sesuaian di sebagian Kota Bandung yang wilayahnya temasuk Kawasan Bandung Utara dan yang paling memperihatinkan adalah di wilayah Kelurahan Ciumbeuluit Kecamatan Cidadap.Kawasan Punclut merupakan kawasan paling rawan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh para pengembang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar pernyataan tersebut diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara menurut Perda Nomor 2 Tahu 2016 di bagian wilayah Kota Bandung dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran pembangunan di Kawasan Bandung Utara di bagian wilayah Kota Bandung. selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2016 di Kota Banndung. Dalam konsep Siyasah Dusturiyah, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.Menurut al-Mawardi, tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupanya dengan wajar.Proses penerapan hukum dalam Siyasah Dusturiyah terdiri dari prinsip kemaslahatan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, diterapkan secara bertahap-tahap. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analis, yakni menggambarkan data yang ada dilapangan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini, menjabarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ini secara umum sudah berjalan dengan baik dengan adanya diterapkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar namun masih ada saja yang melanggar dan masih belum efektif. Faktor yang yang melatarbelakangi pelanggaran di KBU masih kurangnya tenaga SDM untuk menegakan perda KBU, masih banyaknya oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, implementasi perda KBU di Kota Bandung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah yakni kemaslahatan, namun masih banyak pekerjaan terhadap penegakan perda ini agar sanksinya mengikat.

Actions (login required)

View Item