Pelaksanaan putusan sengketa konsumen BPSK Kota Bandung melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri Kota Bandung dihubungkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK: Studi kasus putusan BPSK Nomor 015/G/X/2017/BPSK.BDG

Nurojab, Irvan (2019) Pelaksanaan putusan sengketa konsumen BPSK Kota Bandung melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri Kota Bandung dihubungkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK: Studi kasus putusan BPSK Nomor 015/G/X/2017/BPSK.BDG. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 42 ayat 2 menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetepan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.Akan tetapi, BPSK Kota Bandung pada putusan BPSK No 015/G/X/2017/BPSK.BDG tidak dilakukan nya hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan peneteapan eksekusi oleh BPSK Kota Bandung,untuk mengetahui kendala pelaksanaan putusan arbitrase yang diminta penetapan eksekusi oleh BPSK Kota Bandung, dan untuk mengetahui upaya pelaksanaan putusan arbitrase yang diminta penetapan eksekusi oleh BPSK kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori keadilan, menurut Menurut Roscoe Pound keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis, akan tetapi mengenai perbedaan antara legal justice dengan sosial justice dan pengaruh efektifitas hukum, menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ada lima faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dan Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Pasal 54,55, dan 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 42 yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dalam pelaksanaannya, serta metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan putusan BPSK sengketa konsumen No. 015/G/X/2017/BPSK.BDG di BPSK Kota Bandung, pada dasarnya sesuai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK Namun, pada kenyataanya putusan yang seharusnya dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri tidak dimintakan, Dikarenakan ada kendala dalam pelaksanaan putusan sengketa konsumen tersebut yaitu BPSK Kota Bandung tidak mempunyai dasar aturan yang jelas,para pihak tidak ada itikad baik dan para pihak tidak mengetahui peraturan nya untuk menyelesaikan sengketa konsumen sampai dengan inkracht. Sedangkan upaya megatasinya yaitu BPSK Kota Bandung akan melakukan himbauan, pengawasan terhadap para pihak yang bersengketa dan mensosialisasikan aturan penyelesaian sengeta di BPSK.

Actions (login required)

View Item