Perlindungan Jama’ah Umrah oleh pihak travel penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah

Mukhlis, Sihabudin (2018) Perlindungan Jama’ah Umrah oleh pihak travel penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (99kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, Semakin baiknya pemahaman masyarakat tentang memenuhi ibadah kepada Allah SWT yakni melaksanakan ibadah umrah. Membuat banyak bermunculan travel Penyelenggara ibadah umroh di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada tamu Allah Swt yang akan beribadah di Tanah Suci. Pemerintah sudah membuat regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Namun dalam faktanya ternyata masih ada travel yang sudah mendapatkan izin namun melakukan wanprestasi terhadap jama’ah, kita mendengar dan melihat di media sosial, travel yang melakukan hal tersebut, diantaranya batalnya keberangkatan, jama’ah yang terlantar di disaat transit atau di madinah, penundaan keberangakatan dan gagal Keberangkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan jama’ah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah, mengetahui kendala-kendala perlindungan jama'ah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan mengetahui pengawasan pemerintah terhadap implementasi perlindungan jama'ah oleh penyelengara perjalanan ibadah umrah berdasarkan Peraturan Menteri No 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Negara Hukum dipilih Sebagai Grand Theory, Teori Perjanjian sebagai Middle Theory, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pengawasan sebagai Aplication Theory, Yang akan mendukung penjelasan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yuridis empiris yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa : (1) bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada jamaah umrah yaitu kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan kecelakaan, pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah umrah, Namun dalam proses pelaksanaan asuransi, masih ada travel yang belum memakai jasa asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh jama’ah, (2) kendala yang dihadapi oleh pihak travel penyelenggara perjalanan ibadah umrah dibagi menjadi dua kendala, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal meliputi tidak ada pengawasan yang berkala dan tidak ada sanksi yang tegas pada peraturan yang telah di buat. Kendala internal yaitu karena travel tidak mau membayar premi, tidak ada i’tikad baik dari travel untuk mengasuransikan, anggaran untuk asuransi tidak ada, Jamaah belum di edukasi tentang peraturan menteri agama, travel belum memahami aturan asuransi sebagai kewajiban, perusahaan asuransi tidak progresif aktif dalam menawarkan prodaknya. (3) belum memenuhi aspek perlindungan untuk jamaah. belum adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah umrah dan pengawasan dari pusat bersifat Pasif, maksudnya pemerintah akan bertindak ketika ada laporan dari jama’ah. ENGLISH Indonesia is a country that is predominantly Muslim, the better the community's understanding of fulfilling worship to Allah, namely to perform Umrah worship. Make a lot of travel popping Organizers of Umrah in Indonesia, with the aim of providing services to GOD guests who will worship in the Holy Land. The government has made regulations contained in the Minister of Religion Regulation No. 2018 concerning the organization of Umrah travel. But in fact it turns out there are still travel who have obtained a permit but do default on the congregation, we hear and see on social media, travel that does this, including cancellation of departure, pilgrims who are displaced during transit or in Medina, delay departure and failure of Departure. The purpose of this study was to determine the protection of Umrah pilgrims by Umrah pilgrim organizers, to know the obstacles to the protection of Umrah pilgrims by Umrah pilgrim organizers and to know the government's supervision of the implementation of pilgrimage protection by the organizers of Umrah pilgrimage trips based on Ministerial Regulation No 8 of 2018. The Theory Used in this Research is the Theory of the Law The Grand Chosen Theory, Agreement Theory as Middle Theory, Legal Protection Theory and Supervision Theory as Application Theory, Which will support the explanation of this research. This study uses descriptive method of empirical juridical analysis which means that research provides an overview of existing facts (empirical) and accurate analysis of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and practices of the implementation of existing legal rules. The results of the study found that, first forms of protection provided to Umrah pilgrims were health, life insurance, protection of accidents, handling of pilgrim documents lost during the journey of worship, but in the process of implementing insurance, there were still travelers who had not used insurance services, which should obtained by the congregation. Second, the constraints faced by travel organizers of umroh worship trips are divided into two constraints, namely external constraints and internal constraints. External constraints include There is no periodic supervision and there are no strict sanctions on the rules that have been made. Internal constraints are because travel does not want to pay premiums, there is no good intention from travel to insure, the budget for insurance does not exist, the congregation has not been educated about the regulations of the minister of religion, travel does not understand insurance rules as an obligation, insurance companies are not progressively active in offer the product. Third, it is felt that it does not fulfill the aspect of protection for worshipers. The absence of periodic supervision of travel for Umrah worshipers and supervision of the center is Passive, meaning that the government will act when there are reports from the congregation.

Actions (login required)

View Item