Sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri menurut pasal 279 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Fauzi, Heri Ahmad (2019) Sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri menurut pasal 279 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover-daftar isi.pdf Download (445kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (659kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) | Request a copy

Abstract

Poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam berumah tangga, oleh karenanya dalam aturan hukum, baik hukum Pidana Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang dengan mudahnya melakukan poligami, tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan Hukum Pasal 279 KUHP terhadap Suami yang berpoligami tanpa Izin Istri dan mengetahui tinjauan Hukum pidana islam terhadap suami yang berpoligami tanpa izin. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Poligami dilakukan oleh suami harus mendatangkan kemaslahatan bukan kemadharatan, artinya poligami yang mendatangkan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, data dikumpulkan dan dianalisis secara normatif. Sumber data primer, yaitu KUHP pasal 279, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami istri dan buku himpunan undang-undang perkawinan di indonesia, sumber data sekunder yaitu buku-buku umum yang membahas secara umum tentang poligami dan hak kewajiban suami istri. Jenis data yang dibutuhkan adalah KUHP pasal 279 dan materi hukum yang berkaitan dengan poligami dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Materi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 30. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Ketentuan pasal 279 KUHP dalam perihal suami yang berpoligami tanpa izin istri mendapat hukuman ancaman 5 tahun penjara. Akan tetapi dalam hukum pidana islam pasal tersebut belum selesai terdapat beberapa tinjauan hukum pidana islam yang mengacu kepada kaidah fiqh yang berbunyi apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan, sehingga hukum pidana islam melihat bagaimana alasan suami yang berpoligami tanpa izin istri dan apabila alasan suami mengacu kepada kaidah fiqh tersebut maka diperbolehkan karena supaya dijaga jangan sampai mengerjakan kemafsdatan yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item