Sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Nuroni, Abdul Muiz (2019) Sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (454kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy

Abstract

Pemberontakan merupakan suatu perbuatan atau muslihat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa/kemerdekaan kepala negara. Tindak pidana pemberontakan dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya yang berlainan dan bervariatif. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut, dimana posisinya bisa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut membuat kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan dalam beberapa hal, khususnya terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dan hal tersebut dikenal dengan delik penyertaan (Isytirak fi al-Jarimah/deelneming). Tujuan Penelitian dalam skripsi ini yaitu mengetahui bagaimana unsur-unsur penyertaan tindak pidana pemberontakan pada pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana islam dan bagaimana sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam terdapat empat teori hukuman yang merupakan teori penyertaan melakukan tindak pidana yaitu: Pertama, (al-‘uqubat al-asliyah). Kedua, (al-‘uqubat al-badaliyah). Ketiga, (al-‘uqubah al-takmiliyah). Sedangkan teori penyertaan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada tiga, yaitu: Pertama, teori adaequaat (sesuai seimbang) Von Kries. Kedua, teori ObjectivNachttralicher Prognose. Ketiga, teori gabungan (Verenigings Theorie). Metode penelitian dalam penulisan naskah penelitian ini adalah metode deduktif. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan terhadap sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Unsur-unsur penyertaan dalam tindak pidana pemberontakan pasal 108 KUHP dalam hukum pidana islam a. Pembuat melakukan jarimah bersama orang lain b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat. Dalam delik penyertaan ada dua yaitu, (1) pelakunya lebih dari satu (2) semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu jarimah. Dalam pasal ayat 2 menjelaskan mengenai para pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun. Sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam hukum pidana Islam dihukum sebagai orang yang melakukan dibagi atas dua macam, yaitu: pelaku langsung (Isytirak alMubasyir) Q.S Al Hujurat 9 dan Al-Maidah ayat 33. Dan pelaku tidak langsung (Isytirak bi-Tasabbuhi) Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman ta’zir sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan syara.

Actions (login required)

View Item