Tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam

Rahmawati, Desi (2017) Tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER SKRIPSI 3.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (659kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)

Abstract

Tindak pidana penyertaan adalah turut sertanya seorang dalam perbuatan menyertai proses, dan cara keikutsertaannya dalam melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana penyertaan kekerasan terhadap anak terdapat dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan sanksinya terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Para Fuqaha membedakan tindak pidana penyertaan menjadi dua bagian, yaitu: orang yang berbuat langsung dalam melakukan jarimah (syarik mubasyir), dan orang yang tidak berbuat langsung dalam melakukan jarimah (syarik mutasabbib). Dalam Undang-Undang perlindungan anak, tindak pidana penyertaan akan diberikan sanksi yang berat terhadap pelaku akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kasus tindak pidana penyertaan kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; 2) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perspektif hukum pidana Islam; 3) Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penyertaan dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis (analisis isi). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah; 1) Tindak pidana dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, membagi keadaan pelaku menjadi 5 yaitu: pelaku (pleger), pelaku turut serta (medepleger), penyuruh (doenpleger), penganjur (uitlokker), dan pembantu (medeplichtige) tindak pidana kekerasan terhadap anak; 2) Sanksi dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak semua diberikan hukuman yang sama yaitu penjara dan atau denda bagi pelaku, pelaku turut serta, penyuruh, penganjur dan pembantuan. Dalam hukum pidana Islam pelaku turut serta langsung baik tamalu’ atau tawafuq dihukum dengan hukuman qishash/diyat, dan bagi pelaku turut serta tidak langsung dihukum ta’zir; 3) Relevansi sanksi dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan hukum pidana Islam terdapat persamaan dalam sanksi preventif yaitu pengaturan sanksi pencegahan melakukan tindak pidana penyertaan, dan tidak relevan dalam sanksi refresif karena Undang-Undang perlindungan anak menyamaratakan sanksi terhadap pelaku, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksinya qishash/diyat dan ta’zir sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Actions (login required)

View Item