Tindak pidana suap dalam hukum pidana islam : analisis pasal 5 dan 6 UU no. 20/2001 tentang perubahan atas UU no. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Bashari, Saeful (2016) Tindak pidana suap dalam hukum pidana islam : analisis pasal 5 dan 6 UU no. 20/2001 tentang perubahan atas UU no. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)

Abstract

Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan risywah. Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Ketentuan tindak pidana suap di Indonesia diatur oleh UU No. 31/1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut meliputi unsur-unsur tindak pidana, ketentuan perluasan mengenai alat bukti yang sah, pengaturan tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga mengatur tentang sanksi maksimum pidana penjara dan denda bagi pelaku korupsi-suap yang nilainya kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana suap menurut rumusan pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga akan diketahui perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai suap-menyuap dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana suap dalam pasal tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Suatu perbuatan memberi atau menerima sesuatu dapat dikatakan sebagai suap-menyuap apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Asal dari larangan menunjukkan keharaman yang dikenai hukuman sebagai balasan bagi pelakunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Rumusan Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan unsur perbuatan setiap orang yang memberi sesuatu atau janji kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat serta pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut di dalamya terdapat maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan atau putusan perkara secara melawan hukum sesuai kesepakatan penyuap dan penerima suap. 2) Sanksi tindak pidana suap dalam Pasal 5 dan 6 tersebut dari perspektif hukum pidana Islam dipandang sebagai hukuman ta’zir asli yang diserahkan kepada hakim karena teks dalil tidak menentukan jenis hukuman dan cara penjatuhan hukuman yang jelas.

Actions (login required)

View Item