Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi skala kecil berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 : Studi kasus di Kejaksaan Negeri Purwakarta

Rizkyanto, Cahyo (2017) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi skala kecil berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 : Studi kasus di Kejaksaan Negeri Purwakarta. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (699kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)

Abstract

Judul penelitian ini permasalahannya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi skala kecil menurut Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B1113/F./Fd/1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi disebutkan atas kesadaran masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang nilainya relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapus pidananya sama sekali. Bahwasanya penegakan hukum tindak pidana korupsi skala kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah memandang besar ataupun kecilnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap korupsi skala kecil di Kejaksaan Negeri Purwakarta, bagaimana kekuatan surat edaran dan bagaimana akibat hukum dikeluarkannya surat edaran jaksa agung tersebut. Konsep kerangka berpikir penelitian ini bertitik tolak kepada teori efektifitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan jika ada suatu tindak pidana yang diatur oleh dua atau lebih Undang-Undang, maka Undang-Undang yang lebih tinggi yang didahulukan sesuai dengan asas hierarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif, itu metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder yang yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan didukung oleh data primer untuk melengkapi data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Kesimpulan dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan surat edaran jaksa agung dihubungkan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum berdasarkan teori tujuan hukum, maka tidak sesuai, karena tidak ada kepastian hukum maupun keadilan yang terkandung didalam surat edaran. Kekuatan dari surat edaran tersebut hanya sekedar pedoman bagi Instansi Kejaksaan, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi skala kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta dapat dikatakan tidak sah menurut sistem hukum positif di Indonesia karena telah mengabaikan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.

Actions (login required)

View Item