Pelaksanaan supervisi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Peraturan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

Sodikin, Imam Bambang (2019) Pelaksanaan supervisi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Peraturan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (437kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (544kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy

Abstract

Fasilitasi terhadap produk hukum daerah berupa Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Meskipun Faslitasi terhadap produk hukum daerah merupakan bentuk pembinaan terhadap Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menghindari pembatalan (baik melalui executive review dan judicial review), tetapi hal tersebut masih perlu dikaji efektivitasnya mengingat kewenangan pembatalan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dikembalikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara yang berwenang melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review). Fasilitasi oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah dalam penyusunan Perda, selain menambah panjang rantai birokrasi juga tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan, peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka NKRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan supervisi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perda dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan menganalisa supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Fasilitasi Rancangan Perda Provinsi Jawa Barat bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas hukum, dan teori hukum. Konsep Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini terletak pada kajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud metode deskriptif analitis ini adalah penelitian berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai proses pembentukan Perda pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan data primer (buku di perpustakaan dan peraturan perundang-undangan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan kiranya dapat mengusulkan revisi/perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, khususnya pengaturan yang berkaitan dengan fasilitasi serta mekanisme pembatalan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri.

Actions (login required)

View Item