Alfin, Muhammad (2019) Pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali Hakim berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 2 tentang wali Hakim: Studi kasus di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (323kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (199kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) | Request a copy |
||
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi pasangan pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Ujung Berung pada tahun 2017 sebanyak 19 pasangan yang menggunakan wali hakim. Terdapat 3 pasangan yang peralihan wali nasabnya kepada wali hakim belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 2. Masing-masing pengantin memiliki alasan tersendiri mengenai peralihan tersebut. Pasangan pertama, dengan alasan bahwa habis wali padahal masih ada wali nasab selanjutnya yaitu paman (saudara laki-laki dari ayah) pasangan kedua, memiliki alasan bahwa keberadaan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya dikarenakan tidak diberi tahu oleh keluarga dari pihak ayah kandungnya sendiri dengan alasan perceraian, adapun pasanga ketiga, ayah kandung sendiri hadir pada saat akad berlangsung, akan tetapi ayah kandung bertindak sebagai saksi bukan sebagai wali dengan alasan mempunyai pengalaman buruk terhadap keluarganya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali hakim, proses peralihan wali nasab kepada wali hakim dan mengetahui penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 tentang Wali Hakim di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Adapun penelitian didasarkan pada aturan yang tercantum pada PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat satu (1) tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19-23 mengatur urutan perwalian dalam pernikahan. Metode penelian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Dimana metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelian ini adalah diperoleh dari hasil wawancara terhadap kepala KUA dan ketiga pasangan tersebut dan studi kepustakaan dari berbagai literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa, pertama peralihan wali nasab kepada wali hakim dala pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Tentang Wali Hakim. Kedua, proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 tentang wali hakim.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Wali Nasab; Wali Hakim; |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam Private Law > Domestic Relations, Family Law, Marriage |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
Depositing User: | Muhammad Alfin |
Date Deposited: | 19 Aug 2019 00:45 |
Last Modified: | 20 Aug 2019 01:19 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/22807 |
Actions (login required)
View Item |