Pelaksanaan pasal 127 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan SEMA No 4 tahun 2010: Analisis putusan pengadilan negeri Bekasi no 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks

Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah (2019) Pelaksanaan pasal 127 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan SEMA No 4 tahun 2010: Analisis putusan pengadilan negeri Bekasi no 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berawal dari temuan penulis terhadap suatu putusan yaitu putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks. dengan terdakwa atas nama Ivan Melksy Als Ivan yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu Metampetamina dengan berat brutto 0,95 gram dengan divonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pada satu sisi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini memang harus dihukum sesuai dengan program pemerintah yang sedang membasmi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini, karena melihat perkembangan zaman sekarang kasus penyalahgunaan Narkotika ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika dan juga untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam memutus suatu kasus penyalahgunaan Narkotika ini sehingga hakim tidak memutuskan untuk pidana rehabilitasi terhadap terdakwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2010 melainkan memutus pidana penjara terhadap terdakwa. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pelaku tindak pidana narkotika harus diberikan sanksi sesuai yang telah diperbuat. Sanksi tersebut bukan merupakan balas dendam atas apa yang diperbuat, melainkan untuk terciptanya keadilan di dalam hukum. Selain diberikan sanksi maka terhadap pelaku juga perlu diberikan pembinaan, agar pelaku tidak mengulangi kembali kesalahannya. Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Yang mana metode ini memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan objek yang dikaji dengan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pelaksanaan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 belum dapat terlaksana dengan baik, (2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara penyalahgunaan Narkotika pada putusan No 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 bahwa seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan isi dari SEMA tersebut, (3) kekuatan hukum putusan ini apabila terdakwa mengajukan banding maka secara formil kedudukan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No Register 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks maka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adapun secara materil karena putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde apabila melakukan upaya hukum, yaitu banding maka putusan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Actions (login required)

View Item