Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Asmiyati, Ias (2011) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat startegis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka representasi rakyat. Terutama fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) sangat perlu dilaksanakan, karena selain menyangkut masyarakat, juga Perda sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR No III/MPR/2000, maupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Fungsi Pengawasan terhadap Perda merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Majalengka terutama terhadap Perda Nomor 21 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) masih kurang, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada disertai analisis yang kuat, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka terhadap Perda No 21 Tahun 1994, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi DPRD Kabupaten Majalengka dalam melakukan pengawasan terhadap Perda No 21 Tahun 1994, serta untuk mengetahui solusi yang dilakukan DPRD Kabupaten Majalengka untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini berawal dari pemikiran akan sendi demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, bahwa salah satu penopang dari demokrasi adalah adanya negara hukum yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Lembaga Legislatif, merupakan pencerminan dari kekuasaan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945, dimana negara demokrasi mengharuskan kekuasaan pemerintah diletakan dalam sistem pengawasan rakyat melalui para wakilnya di lembaga Legsilatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka terhadap Perda telah dilakukan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang dihadapi berasal dari faktor internal (Keterbatasan sumber daya manusia dan Subjektivitas anggota dewan) dan faktor eksternal (Kurangnya sarana dan prasarana dari Pemda untuk relokasi PKL, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta Kurangnya sosialisasi Pemda terhadap Perda). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala internal (dilakukan dengan diklat dan worksop). Sedangkan untuk kendala ekstenal (DPRD bekerja sama dengan Pemda untuk menyiapkan lahan relokasi PKL ,berdialog dengan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada Pemda beserta dinas terkait akan fungsinya melaksanakan Perda sekaligus mensosialisasikanya). Selain itu, peran Parpol harus lebih dominan, artinya bahwa seleksi kader untuk menjadi calon wakil rakyat harus lebih diperketat dan dipertegas lagi. Dimana Parpol harus mempunyai standarisasai yang tinggi, agar Dewan yang diusung mempunyai kualitas yang bai

Actions (login required)

View Item