Sanksi bagi pelaku aborsi akibat perkosaan dalam pasal 346 KUHP perspektif fiqh jinayah

Aisyah, Iis Dewi Nur (2012) Sanksi bagi pelaku aborsi akibat perkosaan dalam pasal 346 KUHP perspektif fiqh jinayah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (230kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)

Abstract

Aborsi adalah berakhirnya masa kehamilan dengan keluarnya janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alamiah. Dalam kasus perkosaan yang merupakan kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan perzinahan dan free sex, karena dalam perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Terhadap kejahatan aborsi, perangkat hukum Indonesia telah melarang dan memberikan hukuman bagi pelakunya sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali pada apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut kuhsusnya aborsi akibat perkosaan. Dan tentunya fiqh jinayah memandang masalah ini akan berbeda dengan pandangan KUHP, dalam hal ini erat kaitannya dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sudah diatur ketentuannya. Sedangkan tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari’at Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan perspektif fiqh jinayah, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku aborsi dalam pasal 346 KUHP. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sumber data penelitian ini: hukum primer yaitu kitab at-Tasyri al-Jin�i al-Isl�mi Muq�ranan bi al-Qanun al-Wadh’i karangan Abdul Qadir ‘Audah dan KUHP, hukum sekunder yaitu buku dan artikel, dan hukum tersier, yaitu ensiklopedia. Teknik yang dilakukan ialah dengan cara studi kepustakaan (library research), dan analisa yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku aborsi akibat perkosaan perspektif fiqh jinayah adalah ta’zir, jadi hukumannya diserahkan kepada ulil amri melalui hakim dalam memberikan hukuman. Disamping karena aborsi akibat perkosaan berbeda dengan akibat perzinaan yaitu terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan, dan karena ada syubhat yaitu dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pembunuha yaitu bahwa pelaku pembunuhan itu orang tuanya atau korban (orang) yang dilukai merupakan bagian dari pelaku. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:“tidak dibunuh (qishash) orang tua yang membunuh anaknya�. Sedangkan apabila ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah, sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi seperti yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP yaitu bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun�, tidak relevan dengan sanksi yang ada dalam fiqh jinayah. Karena di dalam fiqh jinayah apabila janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku karena adanya kesengajaan hukumannya adalah qishash. Akan tetapi apabila tidak ada kesengajaan, maka hukuman bagi si pelaku adalah diat yang penuh (kamilah). Diat kamilah untuk janin berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya. Untuk diat laki-laki berlaku diat laki-laki yaitu seratus ekor unta, sedangkan untuk diat janin perempuan berlaku diat perempuan, yaitu separuh diat laki-laki (lima puluh ekor unta).

Actions (login required)

View Item