Sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap isteri dalam pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqh jinayah

Agustiani, Pipin Dian (2012) Sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap isteri dalam pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqh jinayah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_Bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)

Abstract

Perkembangan dewasa ini telah menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran terhadap rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi diri korban. Terutama pada kekerasan fisik umumnya berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan fisik menurut pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan fisik menurut Fiqh Jinayah. Menurut Hukum Pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap isteri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh Syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan isteri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan Jarimah. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, perihal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini menggunakan metode book survey (penelitian kepustakaan) dan content analysis (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer berupa Undang-undang PKDRT dan At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku penunjang, dan bahan hukum tertier berupa, internet, dan makalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap isteri dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah berupa adanya dua bentuk alternatif sanksi yakni penjara dan denda. Sedangkan menurut Fiqh Jinayah dengan diberlakukannya sanksi dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tersebut merupakan ta’zir yang merupakan sebagai pengganti dari qishash diyat. Sanksi hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terdapat dalam pasal 44 ayat 1 sampai 4 yang mengandung dua jenis hukuman ta’zir, yaitu hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta yaitu denda.

Actions (login required)

View Item