Implementasi kebijakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta: Studi pada layanan pembebasan biaya perkara tahun 2017

Alwasyi, Fanny Sopania (2019) Implementasi kebijakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta: Studi pada layanan pembebasan biaya perkara tahun 2017. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (375kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (260kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata hukum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui dan mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap layanan pembebasan biaya perkara yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang layanan pembebasan biaya perkara, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustkaan yang berhubungan tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercanum, tetapi dalam pelaksanaanya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang double job, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.

Actions (login required)

View Item