Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah: Studi tentang besaran dan perumpunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta

Subarjo, Muhamad Soleh (2010) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah: Studi tentang besaran dan perumpunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (ABSTRAK) 1_abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_daftarisi.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

Besaran dan perumpunan organisasi perangkat daerah diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Berdasarkan penentuan dan pembentukan Besaran Dan Perumpunan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Purwakarta harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dan lebih mementingkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan teratur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta (3) Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Besaran Dan Perumpunan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 pada awalnya bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Purwakarta dengan mengambil tempat di pemerintahan daerah kabupaten purwakarta Kabag Ortala bagian organisasi dan tata laksana. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, yaitu dilaksanakan berdasarkan dengan tiga ketentuan variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, kemudian pemerintah derah kabupaten Purwakarta menetetapkan besaran dan perumpunan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta dan pelaksanaan itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Kendala yang dihadapai dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, yaitu dinas yang dibentuk tidak mengutamakan pelayanan publik dan lebih cenderung tumpang tindih yang pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tidak sesuai dengan ketentuan yang akan dilaksanakan. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan nama atau nomenklatur tugas, pokok, fungsi, dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Actions (login required)

View Item