Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Ulfa, Syifa Amini (2019) Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (313kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy

Abstract

Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih banyak produk kosmetik yang sudah tidak berlaku izin edarnya (dibatalkan) akan tetapi masih beredar di lingkungan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya. Apa kendala-kendala dan upaya yang dilakukan BPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya. Teori dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum, Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya dan teori kepastian hukum Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang BPOM, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang terkait masalah yang diteliti dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang ditetapkan mengenai pengawasan terhadap produk kosmetik. Hasil penelitian diketahui bahwa terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edar adalah pada dasarnya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM akan tetapi dalam pelaksanaan sampai saat ini belum maksimal dan BPOM memiliki kendala yaitu kurangnya SDM dan sarana prasarana sehingga belum dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal. Uapaya yang dilakukan BPOM yaitu peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Terbukti dari produk-produk kosmetik yang sudah dibatalkan izin edarnya namun masih beredar dipasaran. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dibatalkan izin edar namun masih beredar di lingkungan masyarakat BPOM telah melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPOM dalam melaksanakan pengawasannya yaitu kurangnya SDM dan sarana prasarana.

Actions (login required)

View Item