Pelaksanaan pasal 12 huruf (g) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mubayyinah, Euis Aprilia (2011) Pelaksanaan pasal 12 huruf (g) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (112kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)

Abstract

Reformasi telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia, dimana terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik. Hal ini ditandai juga dengan pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Baik pemilihan anggota Dewan hingga Presiden dan wakil Presiden. Namun kedaulatan yang diberikan kepada rakyat ini juga seolah menjadi ambigu dengan diberlakukanya peraturan-peraturan perundangan yang juga dianggap malah menciderai kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar dan memberikan keuntungan bagi kelompok kepentingan tertentu. Adanya pergantian antar waktu terhadap anggota dewan perwakilan rakyat oleh partai politik merupakan salah satu bentuk keambiguan pemerintah didalam memberikan kedaulatan rakyat dimana para wakil yang telah terpilih tersebut merupakan pilihan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 12 huruf (g) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pergantian Antar Waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disamping itu juga untuk mengetahui dampak apa yang ditemui dalam pelaksanaanya serta kendala-kendala pelaksanaan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini menganalisis tentang pelaksanaan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh partai politik asalnya. Dari data penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pergantian antar waktu bagi anggota dewan perwakilan rakyat yang diajukan oleh partai politik belum dapat dilaksanakan secara resmi karena belum ditanda tanganinya Keputusan Presiden. Dampak terhadap kinerja anggota dewan adalah tidak maksimalnya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Adapun Kendala yang pertama dalam pelaksanaan pergantian antar waktu adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pembelaan atas pemberhentianya merupakan alasan penundaan dikeluarkanya Keputusan Presiden hingga proses hukum selesai. Kendala yang kedua adalah administrasi hukum yang bersifat teknis. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi kendala teknis ini diperlukan sebuah kesadaran tinggi serta rasa tanggung jawab yang tumbuh daripada pemegang kebijakan baik di tingkatan eksekutif, legislatif maupun pihak peradilan. Diantaranya adalah dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini bisa dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item