Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 017 tahun 2006 tentang peninjauan kembali sengketa kepailitan

Kurnia, Gilang (2011) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 017 tahun 2006 tentang peninjauan kembali sengketa kepailitan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)

Abstract

Mahkamah Agung merupakan Lembaga penyelenggara kekuasaan Kehakiman sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2). Mahkamah Agung adalah merupakan puncak dari upaya hukum di lingkungan peradilan yang ada dibawahnya dimulai dari banding, kasasi, dan yang terakhir adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang hanya bisa dilakukan satu kali, dalam artian tiada upaya hukum lagi setelah keluar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, tiada peninjauan kembali diatas peninjauan kembali Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hukum, kedudukan para pihak dan substansi putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung no 017PK/N/2006, (2) akibat hukum dari peninjauan kembali kepada para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan juga study lapangan. Adapun Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normative kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak pada upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh para pihak ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir, dikaitkan dengan ketentuan didalam undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum final, dan tidak ada peninjauan kembali diatas peninjauan kembali . Permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali ini jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena telah bertentangan dengan Pasal 66 dan 70 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 juga Pasal 23 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dengan dikuatkan kembali dengapan Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru yang pada intinya menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satukali dan tidak ada peninjauan kembali diatas peninjauan kembali Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Mahkamah Agung tidak membenarkan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali ini, terbukti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa tujuan Mahkamah Agung adalah menegakan kepastian hukum dan menguatkan ketentuan undang-undang bahwa peninjauan itu hanya bisa dilakukan satu kali. Selanjutnya akibat hukumnya bagi para pihak yang seharusnya berlaku adalah putusan peninjauan kembali yang pertama, karena putusan peninjauan kembali yang kedua sudah melanggar ketentuan undang-undang dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Dan hasil analisis penulis di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang dalam hal peninjauan kembali harus dilakukan satu kali sehingga menimbulkan kepastian hukum sehingga dampak hukum bagi para pihak atas putusan ini harus segera dibatalkan dan tidak dapat dilaksankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 70 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 juga Pasal 23 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dengan dikuatkan kembali dengapan Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Actions (login required)

View Item