Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung

Khairunnisa, Lia Malahayati (2019) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy

Abstract

Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung selama periode 2015-2017 baru mencapai 53,8 persen. Artinya pihak Polres Bandung hanya dapat menyelesaikan separuhnya saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori-teori hukum serta implementasinya dalam masalah penelitian ini yang kemudian dianalisis apa yang menjadi kendala dan upaya dalam masalah penelitian tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bandung periode 2015-2017 dinilai belum optimal. Pihak Polres Bandung telah melakukan upaya penal (represif) cara pelaksanaannya dengan menerapkan hukum pidana, dan non penal (pre-emtif dan preventif) penerapannya diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (2) Kendala yang dihadapi Polres Bandung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu jumlah personil Polres Bandung masih sedikit, informasi yang diberikan korban atau pelapor juga maish kurang, Polres Bandung tidak bisa menebak pelaku bersenjata atau tidak, tempat kejadian perkara sepi dan rawan, serta pihak Polres Bandung tidak memberikan SP2HP kepada korban atau pelapor begitu pun pelapor/korban tidak mengajukannya kepada pihak Polres Bandung (3) Untuk mengatasi kendala tersebut Polres Bandung harus melakukan penambahan jumlah personil Polres Bandung, sosialisasi tentang pentingnya informasi yang diberikan oleh korban/pelapor, melatih anggota Polres Bandung khususnya amggota Kasat Reskrim agar dapat bekerja secara profesional, membuat pos kamling di tempat-tempat yang sepi dan rawan, serta memberikan penyuluhan tentang tugas-tugas dan kewajibaan sebagai aparat kepolisian dan sebagai korban atau pelapor.

Actions (login required)

View Item