Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor. 02 tahun 2003 tentang permohonan praperadilan atas Sp3 dari Polres Bandung hubungannya dengan Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Muzakir, Imam (2011) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor. 02 tahun 2003 tentang permohonan praperadilan atas Sp3 dari Polres Bandung hubungannya dengan Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (70kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)

Abstract

Praperadilan terhadap kepolisian sebagai penyidik yang bertugas untuk memeriksa terhadap tersangka serta menerima arahan dari penuntut umum guna kelengkapan berkas perkara dipersidangan sesuai dengan KUHAP, dimana penyidik menurut arahan dari penuntut umum untuk membuat berita acara tambahan saksi, akan tetapi penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pihak korban mengajukan praperadilan kepengadilan negeri Bale Bandung dengan No. 01/Pid.Pra/2003/ PN.Bale Bandung yang mana putusannya menyatakan surat perintah penghentian penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan penyidikan wajib dilanjutkan akan tetapi dalam perkara No. 02/Pid.Pra/2003/P.N.Bale Bandung. yang mana putusannya menyatakan bahwa surat perintah penghentian penyidikan tersebut sah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada yaitu : Apa dasar hukum yang menyebabkan terjadinya Praperadilan terhadap kepolisian, Apakah penerapan hukum dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara No. 02/Pid.Pra./2003/P.N.Bale Bandung. yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabilah salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara pengkaji dan menguji secara logis mengenai pertanggung jawaban penyidik dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriftif analisis yaitu ingin menggambarkan, merumuskan, sebagai masalah yang saling berhungan dengan Praperadilan. Sehungan dengan hal tersebut maka penelitian ini lebih menekankan untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan penelitian terhadap putusan pengadilan negeri No. 02/Pid.Pra/2003/PN.BB. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Praperadilan khususnya terhadap surat perintah penghentian penyidikan, yaitu adanya perbedaan penafsiran atas perundang-undangan dari berbagai pihak, oleh karena itu ketidak mampuan penegak hukum terhadap penegakan hukum yang berkualitas dan masi adanya intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan, dan tidak adanya kesadaran hukum untuk tercapainya proses penegakan hukum, maka dari tu dengan ketidak mampuan para penegak hukum ini mengakibat putusan batal demi hukum atau bertentangan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Actions (login required)

View Item