Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus Lapas Kelas II A Cibinong

Raudina, Almas (2019) Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus Lapas Kelas II A Cibinong. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (160kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dengan demikian setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimana ia harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana, maka perlindungan yang dapat diberikan salah satunya adalah dalam bentuk pemisahan dari orang dewasa. Namun pada kenyataannya, jumlah LPKA di Indonesia tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan anak tiap tahunnya. Penempatan Anak yang dicampur dengan orang dewasa ini tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Jo. Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa dan kepada anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemisahan penempatan Anak dengan orang dewasa di Lapas Kelas II A Cibinong, serta mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang tujuannya memberikan gambaran ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan hak pemisahan pidana Anak di Lapas Kelas II A Cibinong belum terpenuhi karena Anak masih berada dalam satu blok dengan orang dewasa, kegiatan dan sarana prasarananya pun digunakan bersamaan dengan orang dewasa, sehingga Anak rentan terkontaminasi hal-hal buruk dari orang dewasa. (2) Kendala-kendala yang dihadapi, antara lain Lapas Kelas II A Cibinong bukanlah LPKA, overcapacity, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan kualitas dan kuantitas petugas, dan anak malas. (3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah menempatkan Anak dalam kamar hunian tersendiri, pembuatan kamar baru, rekonstruksi bangunan, mengoptimalkan pelaksanaan restorative justice, melakukan pengaturan ulang jadwal kegiatan, memperbaiki atau menambah sarana prasarana, menambah jumlah petugas yang khusus membina Anak, bekerja sama dengan pihak luar, melakukan pemantauan khusus secara terus menerus, menggali potensi Anak, hingga memberikan peringatan pada Anak.

Actions (login required)

View Item