Pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kaitannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

Harizawati, Indra (2011) Pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kaitannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (11kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual kaitannya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh di Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdafatar terlebih dahulu itu diterima, hal ini terbukti dengan adanya beberapa merek yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh di Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam mengatasi pembatalan merek yang sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analistis, metode deskriptif analistis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti serta mempergunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dalam hal ini yang berarti penelitian terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, tahapan penelitian menggunakan study kepustakaan dan pengumpulan data dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual kaitannya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek seharusnya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu harus ditolak, namun pada pelaksanaannya masih ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya diterima, hal ini terbukti dengan adanya beberapa merek yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Adapun yang menjadi kendala dalam pendaftaran merek di Direktorat Jenderal adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, tidak adanya Aturan Petunjuk Pelaksana Pemeriksaan Subtantif, dan penafsiran Undang-Undang bersifat relatif. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam mengatasi kasus pembatalan merek antara lain mengadakan pelatihan, mengadakan pengawasan terhadap pemakaian merek, bekerjasama dengan Instansi Swasta dan Pemerintah, Mengusulkan melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya diadakannya Peraturan Petunjuk Pelaksana Pemeriksaan Subtantif dan Diselesaikan melalui Pengadilan yang berwenang,

Actions (login required)

View Item