Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Galuh, Muhammad Lafran (2011) Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (295kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)

Abstract

Dalam prakteknya gadai tanah pertanian menurut Hukum Adat/kebiasaan mengandung unsur eksploitasi/pemerasan, sehingga sangat merugikan salah satu pihak. Untuk mengatasinya pemerintah telah mengeluarkan peraturan seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum berjalan efektif. Dikarenakan dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian masyarakat masih mengacu kepada Hukum Adat/kebiasaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesain sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, serta untuk mengetahui analisis hukum terhadap penyelesain sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, hubungannya dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dasar pemikiran dari penelitian ini adanya ketentuan yang ingin menghilangkan unsur eksploitasi/pemerasan tersebut yang didasarkan atas Pasal 53 ayat (1) UUPA, serta dengan dikeluarkannya aturan yang mengatur tentang gadai tanah pertanian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka dengan demikian seharusnya masyarakat dalam menyelesaikan sengketa gadai tanah pertanian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan, mengenai proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian yang terjadi di masyarakat Desa Cikahuripan masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan Hukum Adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sekalipun dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan aturan tersebut ke dalam perundang-undangan, seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Oleh karena itu, hal tersebut jelas sangat bertentangan sekali dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Actions (login required)

View Item