Kedudukan hukum rekam medis elektronik dalam penyelesaian kasus perdata kaitannya dengan pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rodiah, Yoyoh (2011) Kedudukan hukum rekam medis elektronik dalam penyelesaian kasus perdata kaitannya dengan pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (ABSTRAK) 1_abstrak.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_daftarisi.pdf Download (103kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 3_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sector kehidupan termasuk kesehatan, salah satunya Rekam Medis. Rekam medis mengalami perkembangan dalam hal pencatatannya yang tadinya hanya secara manual, sekarang telah ada yang menggunakan computer. Rekam medis elektronik (computer) adalah dokumentasi atau catatan tentang informasi tentang identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan dalam bentuk komputerisasi. Dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 13 ayat (1) sub (c) rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran oleh MKDKI, penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran. Namun, dalam Pasal 164 HIR tentang alat bukti tidak ada satu pun yang mengatur bahwa catatan elektronik ditempatkan sebagai alat bukti.

Actions (login required)

View Item