Pelaksanaan pasal 18 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungannya dengan aparat kepolisian yang melakukan salah tembak: studi kasus Polrestabes Bandung

Irawati, Nia (2011) Pelaksanaan pasal 18 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungannya dengan aparat kepolisian yang melakukan salah tembak: studi kasus Polrestabes Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_bab1.pdf Download (248kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text (BAB III) 5_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text (BAB IV) 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lebaga yang diberikan tugas dan wewenang sesuain dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk menegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu segala tindakan oleh kepolisian ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Namun, wewenang yang dimiliki lembaga kepolisian itusendiri sering dijadiakn tameng untuk melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak, dan upaya apa yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala teersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak juga mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak, dan upaya apa yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan oleh penulisa adalah metode yuridis normative dipandu dengan pendekatanyang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No.2 tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, teori – teori tentang yang ada serta bahan hukum sekunder dan tersier. Pemikiran ini bertolak bahwa adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang yang dimiliki kepolisian dengan hukum acara pidana yang berlaku, sudah sepantasnya pelaksanaan dari tugas dan wewenang kepolisian sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang–undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Sehubungan dengan tindakan yang menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum tersebut, menurut Undang–undang maupun doktrin pidana hal itu berhubungan dengan dasar–dasar alasan pembenar dan dasar–dasar alasan pemaaf. Tindakan menyimpang dari tugas pokok yang diemban oleh aparat kepolisian sangatlah beragam jenisnya, mulai dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerasan, kekerasan, salah tembak, terlibat dalm kasus narkoba, sampai pada korupsi di dalamlembaga Kepolisian sendiri. Dan tak jarang dari beberapa tindakan menyimpang yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana tersebut dilakukan dengan dasar kewenangan. Adanya kealpaan atau lalai selain kesengajaan pada suatu tindak pidana dalam hukum pidana, mengakibatkan tindakan salah tembak pun termasuk kedalam suatu tindak pidana yang mengharuskan pelakunya untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Setiap aparat yang melakukan tindakan salah tembak, harus tetap bertanggungjawab atas tindakan kelalaiannya tersebut, karena tindakannya tersebut melanggar peraturan perundangan yang berlaku balk menurut Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Hukum Pidana Indonesia.

Actions (login required)

View Item