Komparasi subjek hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Akhlak

Nurwanti, Rini (2019) Komparasi subjek hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Akhlak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (463kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang sudah menerapkan perda syariah, karena mayoritas penduduk di kedua daerah tersebut adalah beragama Islam. Kedua daerah tersebut telah terbit perda yang mengatur mengenai akhlak. Pada Perda Kabupaten Cianjur, terdapat pasal yang memiliki ketidakjelasan substansi muatan materi peraturannya, dalam hal untuk siapa perda ini dibuat/ditujukan dan tidak adanya sanksi. Sementara pada Perda Kota Tasikmalaya sesudah perubahan, memiliki kejelasan substansi muatan materi peraturannya, dalam hal untuk siapa perda ini dibuat / ditujukan dan adanya sanksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahi subjek hukum yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya tentang akhlak serta analisis komparasi subjek hukum dalam kedua Perda tersebut. Penelitian ini bertolak pada suatu peraturan dibuat berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Dalam memberlakukan peraturan daerah, sejumlah daerah lebih menonjolkan nilai-nilai agama tertentu dan menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atas hak beragama, masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Untuk memahami isi pasal yang belum jelas digunakan studi hukum normatif untuk memudahkan mengetahui maksud pasal yang belum jelas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data, penelaahan, penafsiran data-data yang dikumpulkan dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa subjek hukum dalam Pasal 3 ayat 1 perda Kabupaten Cianjur disebutkan untuk setiap individu (manusia), namun pengamalan akhlaqul karimah berlaku untuk agama Islam saja tanpa memperhatikan heterogenitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Karena kata akhlak dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur disebutkan secara eksplisit bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal tersebut dapat dilihat dari awal terbentuknya perda Kabupaten Cianjur yaitu adanya itikad politik untuk mewujudkan masyarakat Cianjur yang Islami sebagai kota santri. Diadakannya Deklarasi Umat Islam tanggal 1 Muharram 1422 H/26 Maret 2001 yang menghendaki dilaksanakannya syariat Islam, terbentuknya LPPI untuk melakukan kajian di bidang syariat Islam yang akan diaplikasikan kepada masyarakat Cianjur. Setelah itu diadakan silaturahmi dan Musyawarah Umat Islam Cianjur tanggal 2 Muharram 1423/16 Maret 2002, Setelah itu DPRD membentuk perda ini untuk mengatur masyarakat muslim agar mengamalkan ajaran/nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan subjek hukum yang ingin diatur dalam Pasal 5 dan 6 Perda Kota Tasikmalaya disebutkan untuk setiap individu (manusia) dan badan hukum, dan pengamalan akhlak dalam kehidupan masyarakat berlaku untuk masing-masing agama dengan memperhatikan heterogenitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut karena kata akhlak dalam perda ini disebutkan secara implisit bersumber dari kebiasaan. Karena adanya pembatalan perda tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri yang perlu di sempurnakan, karena dianggap diskriminasi terhadap agama lainnya, dimana suara dan kepentingan agama lain tidak diakomodir. Untuk itu DPRD Kota Tasikmalaya mengamandemen perda tersebut untuk menghilangkan dikotomi dan skat-skat dalam masyarakat, serta mampu membawa masyarakat yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item