Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018

Sutisna, Luthfia (2019) Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (553kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (596kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (778kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB) | Request a copy

Abstract

Sistem Penempatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia berpedoman kepada PermenPAN-RB No 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabtan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan ini mestinya diikuti serta dijadikan sebagai acuan oleh setiap instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian sementara ternyata diwilayah provinsi Jawa Barat tepatnya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara penempatan pegawai di dinas tersebut dengan PermenPAN-RB No 25 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Instansi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PermenPAN-RB No 25 Tahun 2016 ini di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan PermenPAN-RB mengenai Nomenklatur Jabatan di Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation dalam buku Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Mulyadi, 2016:72). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2)Sumberdaya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, 6) Disposisi Implementator. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Fokus penelitian di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, lokus penelitian di Nomenklatur Jabatan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan melakukan wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya telah dilakukan penempatan sesuai dengan peraturan menteri PANRB, dalam penempatan pegawai di dinas ini disesuaikan pula dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang nantinya akan terlihat kebutuhan pegawai yang diperlukan, budgetingnya dan selisihnya berapa. Namun, masih ada beberapa pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri PAN-RB. Dan yang menjadi faktor penghambatnya itu sendiri adalah sumberdaya manusia yang masih kurang dalam penerimaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya itu sendiri.

Actions (login required)

View Item